BAB I
PENDAHULUAN
Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat
kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan
mendirikan partai politik. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa
yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa
Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui
berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa
indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan.
Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia
pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta
dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh.
Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan
partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum
pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada
Januari 1946.
Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi
nasional sejak periode orde lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI
30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik balik
lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan koreksi total
terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat
kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional
berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme.
Konfigurasi politik, menurut Dr. Moh. Mahfud MD, SH, mengandung arti
sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis
dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu
konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.
Konfigurasi politik yang ada pada periode orde lama membawa bangsa
Indonesia berada dalam suatu rezim pemerintahan yang otoriter dengan
berbagai produk-produk hukum yang konservatif dan pergeseran struktur
pemerintahan yang lebih sentralistik melalui ketatnya pengawasan
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pada masa ini pula politik
kepartaian sangat mendominasi konfigurasi politik yang terlihat melalui
revolusi fisik serta sistem yang otoriter sebagai esensi feodalisme.
Sedangkan dibawah kepemimpinan rezim Orde Baru yang mengakhiri
tahapan tradisional tersebut pembangunan politik hukum memasuki era
lepas landas lewat proses Rencana Pembangunan Lima Tahun yang
berkesinambungan dengan pengharapan Indonesia dapat menuju tahap
kedewasaan (maturing society) dan selanjutnya berkembang menuju bangsa
yang adil dan makmur.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Keragaman Ideologi Partai Politik di Indonesia
Maklumat Politik 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta,
hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan
mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Akibatnya, munculah
partai-partai politik dengan berbagai ideologi. Partai-partai politik
tersebut mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda-beda.
Di antaranya adalah partai politik berhaluan nasionalis, yaitu PNI
penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan
Gabungan Republik Indonesia yang berdiri pada 29 Januari 1946, dipimpin
oleh Sidik Djojosukaro.
Kemunculan partai-partai berhaluan sosialis-komunis pada awalnya
merupakan bentuk pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Namun, seiring
perkembangannya, partai ini menerapkan cara revolusioner yang tidak
dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.
2.2. Hubungan antara KNIP dan Lembaga Pemerintahan
Dilatarbelakangi oleh berbagai situasi negara yang genting, seperti
keadaan Jakarta di awal 1946, yang sangat rawan oleh teror dan
intimidasi pihak asing , mengharuskan para petinggi bangsa untuk
memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 untuk
sementara waktu.
Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat X, 16
Oktober 1945, yang memberikan kuasa legislatif terhadap badan tersebut.
Dengan maklumat itu, KNIP yang dibentuk pada 22 Agustus 1945, berposisi
seperti layaknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara waktu sebelum
dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang sebenarnya. Tugas Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
adalah membantu dan menjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan
tugas pemerintahan. KNIP mempunyai kuasa untuk memberikan usulan
kebijakan kepada presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Sementara itu, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) bertugas untuk
membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih
rendah daripada presiden, seperti gubernur dan bupati.
2.3. Hubungan antara Keragaman Ideologi dan Pembentukan Lembaga Kepresidenan
Terdapatnya keragaman ideologi yang terbagi ke dalam golongan
nasionalis, agama, dan sosialis-komunis pada era awal kemerdekaan
ternyata mengandung implikasi yang signifikan terhadap struktur
kepemimpinan negara. Perubahan otoritas KNIP dan munculnya berbagai
partai politik di Indonesia menjadi dua katalisator utama terhadap
perubahan struktur kekuasaan pemerintahan. Naiknya Sutan Syahrir sebagai
Perdana Menteri Indonesia juga memiliki andil dalam perubahan itu.
Lembaga kepresidenan sendiri telah dibentuk pada 2 September 1945,
pada kesempatan itu, Presiden Soekarno membentuk susunan kabinet sebagai
pelaksana eksekutif dari lembaga kepresidenan Indonesia. Hal itu
merupakan manifestasi dari penguatan lembaga kepresidenan untuk dapat
melaksanakan tugas negara dengan optimal.
Susunan kabinet yang dibentuk pada 2 September 1945, pada dasarnya,
mencerminkan komposisi yang mewakili keragaman ideologi di Indonesia.
Meskipun partai-partai politik baru bermunculan, setelah dikeluarkannya
Maklumat 3 November 1945, kondisi keragaman ideologi ini telah berperan
besar dalam susunan lembaga kepresidenan negara.
2.4. Konfigurasi Politik Era Orde Lama
Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden
yang isinya pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam
Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan
penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS
1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante
melaksanakan tugasnya.
Pada masa ini Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan
Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan
keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950
Presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan”
sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Sistem ini yang
mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini
berdasarkan pada sistem “
Trial and Error” yang perwujudannya
senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang
ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang.
Maka problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat
ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi
masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas
objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan
secara baik, walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar.
Bahkan kemudian muncul penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti
“Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Pancasila”.
Berbagai “Experiment” tersebut ternyata menimbulkan keadaan “
excessive”
(berlebihan) baik dalam bentuk “Ultra Demokrasi” (berdemokrasi secara
berlebihan) seperti yang dialami antara tahun 1950-1959, maupun suatu
kediktatoran terselubung (verkapte diktatuur) dengan menggunakan nama
demokrasi yang dikualifikasi (gekwalificeerde democratie).
Sistem “
Trial and Error” telah membuahkan sistem multi
ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi
mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan
DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan
kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU,
Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke
sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan
terpaksa harus kita bayar tingggi berupa :
1) Gerakan separatis pada tahun 1957
2) Konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan
ideologi Islam, sehingga terjadi kemacetan total di bidang Dewan
Konstituante pada tahun 1959.
Oleh karena konflik antara Pancasila dengan theokratis Islam
fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17
Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959
dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional
yang seru antara yang Pro dan yang Kontra. Yang Pro memandang dari
kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis
Konstitusional.
Akhirnya memang masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan
oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak
dijadikan salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada perang revolusi yang
berlangsung tahun 1960-1965, yang sebenarnya juga merupakan prolog dari
pemberontakan Gestapu/PKI pada tahun 1965, telah memberikan
pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau harus kita bayar
dengan biaya tinggi.
2.5. Konfigurasi Politik Era Orde Baru
Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis
Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde
Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk
menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto
untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan
melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan
sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai
media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.
Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada
Juni-Juli 1966. diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut
adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh
dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang,
setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian
diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru.
Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional
dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih
dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada
dua macam konsensus nasional, yaitu :
1) Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat
untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.
2) Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara
melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai
lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai
politik dan masyarakat.
Secara umum, elemen-elemen penting yang terlibat dalam perumusan
konsensus nasional antara lain pemerintah, TNI dan beberapa organisasi
massa. Konsensus ini kemudian dituangkan kedalam TAP MPRS No. XX/1966,
sejak itu konsensus nasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Beberapa hasil konsensus tersebut antara lain penyederhanaan partai
politik dan keikutsertaan TNI/Polri dalam keanggotaan MPR/DPR.
Berdasarkan semangat konsensus nasional itu pemerintah Orde Baru dapat
melakukan tekanan-tekanan politik terhadap partai politik yang memiliki
basis massa luas. Terlebih kepada PNI yang nota bene partai besar dan
dinilai memiliki kedekatan dengan rezim terdahulu. Pemerintah orde baru
juga melakukan tekanan terhadap partai-partai dengan basis massa Islam.
Satu contoh ketika para tokoh Masyumi ingin menghidupkan kembali
partainya yang telah dibekukan pemerintah Orde Lama, pemerintah memberi
izin dengan dua syarat. Pertama, tokoh-tokoh lama tidak boleh duduk
dalam kepengurusan partai. Kedua, masyumi harus mengganti nama sehingga
terkesan sebagai partai baru.
Pada Pemilu 1971 partai-partai politik disaring melalui verifikasi
hingga tinggal sepuluh partai politik yang dinilai memenuhi syarat untuk
menjadi peserta pemilu. Dalam pemilu kali ini didapati Golongan Karya
(Golkar) menjadi peserta pemilu. Pada mulanya Golkar merupakan gabungan
dari berbagai macam organisasi fungsional dan kekaryaan, yang kemudian
pula pada 20 Oktober 1984 mendirikan Sekretariat Bersama Golongan Karya
(Sekber Golkar). Tujuannya antara lain memberikan perlindungan kepada
kelompok-kelompok fungsional dan mengkoordinir mereka dalam front
nasional. Sekber Golkar ini merupakan organisasi besar yang
dikonsolidasikan dalam kelompok-kelompok induk organisasi seperti SOKSI,
KOSGORO, MKGR dan lainnya sebagai “Political Battle Unit “ rezim orde
baru.
Pasca pemilu 1971 muncul kembali ide-ide penyederhanaan partai yang
dilandasi penilaian hal tersebut harus dilakukan karena partai politik
selalu menjadi sumber yang mengganggu stabilitas, gagasan ini
menimbulkan sikap Pro dan Kontra karena dianggap membatasi atau
mengekang aspirasi politik dan membentuk partai-partai hanya kedalam
golongan nasional, spiritual dan karya.
Pada tahun 1973 konsep penyederhanaan partai (Konsep Fusi) sudah
dapat diterima oleh partai-partai yang ada dan dikukuhkan melalui
Undang-Undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan, sistem
fusi ini berlangsung hingga lima kali Pemilu selama pemerintahan orde
baru (1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997).
2.6. Partai Politik
Melihat sejarah sepanjang Orde Lama sampai Orde Baru partai politik
mempunyai peran dan posisi yang sangat penting sebagai kendaraan politik
sekelompok elite yang berkuasa, sebagai ekspresi ide, pikiran,
pandangan dan keyakinan kebebasan. Pada umumnya para ilmuwan politik
menggambarkan adanya empat fungsi partai politik, menurut
Miriam Budiardjo meliputi:
1) Sarana komunikasi politik;
2) Sosialisasi politik;
3) Sarana rekruitmen politik;
4) Pengatur konflik.
Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait dimana partai politik berperan dalam upaya mengartikulasikan kepentingan
(Interests Articulation)
dimana berbagai ide-ide diserap dan diadvokasikan sehingga dapat
mempengaruhi materi kebijakan kenegaraan. Terkait sebagai sarana
komunikasi politik, partai politik juga berperan mensosialisasikan ide,
visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik serta
sebagai sarana rekruitmen kaderisasi pemimpin Negara. Sedangkan peran
sebagai pengatur konflik, partai politik berperan menyalurkan berbagai
kepentingan yang berbeda-beda.
Disamping itu, partai politik juga memiliki fungsi sebagai pembuat
kebijaksanaan, dalam arti bahwa suatu partai politik akan berusaha untuk
merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga setelah mendapatkan
kekuasaannya yang legitimate maka partai politik ini akan mempunyai dan
memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan
dalam suatu pemerintahan.
Dengan demikian, fungsi partai politik secara garis besar adalah
sebagai kendaraan untuk memenuhi aspirasi warga negara dalam mewujudkan
hak memilih dan hak dipilihnya dalam kehidupan bernegara.
Selanjutnya, sejarah kepartaian di Indonesia merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam merebut
kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah tersebut dapai dilihat bahwa
keberadaan kepartaian di Indonesia bertujuan untuk :
a) untuk menghapuskan penindasan dan pemerasan di Indonesia
khususnya dan didunia pada umumnya (kolonialisme dan imperialisme),
b) untuk mencerdaskan bangsa Indonesia,
c) untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Untuk melaksanakan tujuan utama diatas perlu ditentukan sasaran antara, yaitu;
- Kemerdekaan di bidang politik, ekonomi dan budaya nusa dan bangsa,
- Pemerintahan Negara yang demokratis,
- Menentukan Undang-Undang Dasar Negara yang memuat
ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang sesuai dengan nilai-nilai
sosialistis paternalistic yang agamais dan manusiawi.
Dari perjalanan sejarah kehidupan politik Indonesia tersebut, secara
umum terdapat dua ciri utama yang mewarnai pendirian dan pergeseran
masing-masing organisasi politik dan golongan fungsional yang ada,
yaitu:
1) Kesamaan Cara untuk melaksanakan gerak kehidupan politik,
organisasi politik dan golongan fungsional, yaitu didasarkan pada
persatuan dan kesatuan yang bersumber pada kepentingan nasional dan
bermuara pada kepentingan internasional. Untuk mewujudkan hal-hal
tersebut ditempuh melalui prinsip adanya kedaulatan rakyat Indonesia.
2) Sedangkan landasan (faham, aliran atau ideologi) yang
digunakan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kedaulatan
rakyat tersebut berbeda satu sama lain.
Kemudian, keberadaan partai politik-partai politik ini sesungguhnya
untuk meramaikan pesta demokrasi sebagai tanda adanya atau
berlangsungnya proses pemilihan umum. Dalam proses pemilihan umum ini,
setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan pemilihan umum di Indonesia, antara
lain:
v pertama, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib;
v kedua, kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945;
v dan ketiga, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.
Dengan demikian, antara partai politik dengan pemilihan umum bagaikan
dua sisi dalam mata uang yang sama. Mereka tidak dapat dipisahkan satu
sama lain dikarenakan keduanya saling bergantungan dan mengisi.
2.6.1. Partai Politik dalam Era Orde Lama
Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai
yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai
dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum
1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat
hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan.
Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem
kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun
1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan,
pengawasan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April
1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah,
antara lain adalah sebagai berikut : PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO,
Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya
pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.
Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol
tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat
umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal
ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12
Desember 1964 yang menghasilkan “Deklarasi Bogor.”
2.6.2. Partai Politik dalam Era Orde Baru
Dalam masa Orde Baru yang ditandai dengan dibubarkannya PKI pada
tanggal 12 Maret 1966 maka dimulai suatu usaha pembinaan terhadap
partai-partai politik. Pada tanggal 20 Pebruari 1968 sebagai langkah
peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum
tersalurkan aspirasinya maka didirikannyalah Partai Muslimin Indonesia
(PARMUSI) dengan massa pendukung dari Muhammadiyah, HMI, PII, Al
Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM.
Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1970, terjadi pengelompokan partai
dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari
PNI, Partai Katholik, Parkindo, IPKI dan Murba. Kemudian tanggal 13
Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri atas
NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Serta ada suatu kelompok fungsional yang
dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri yang kemudian disebut
Golongan Karya.
Dengan adanya pembinaan terhadap parpol-parpol dalam masa Orde Baru
maka terjadilah perampingan parpol sebagai wadah aspirasi warga
masyarakat kala itu, sehingga pada akhirnya dalam Pemilihan Umum 1977
terdapat 3 kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya.
Hingga Pemilihan Umum 1977, pada masa ini peserta pemilu hanya
terdiri sebagaimana disebutkan diatas, yakni 2 parpol dan 1 Golkar. Dan
selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan Pemilu.
Hal ini mengingat Golkar dijadikan mesin politik oleh penguasa saat itu.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat
kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan
mendirikan partai politik. Bahkan, banyak juga calon-calon independen
yang tampil sendiri sebagai peserta pemilu 1955. Sistem multi partai
terus dipraktikkan sampai awal periode Orde Baru sejak tahun 1966. Padal
pemilu 1971, jumlah partai politik masih cukup banyak. Tetapi pada
pemilu 1977, jumlah partai politik mulai dibatasi hanya tiga saja.
Bahkan secara resmi yang disebut sebagai partai politik hanya dua saja,
yaitu PPP dan PDI. Sedangkan Golkar tidak disebut sebagai partai
politik, melainkan golongan karya saja.
3.2. Saran-Saran
Sebaiknya, sistem multipartai tetap dipertahankan dengan tetap
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik
baru, namun perlu juga memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam
berpolitik agar tidak terjadi penyimpangan terhadap wadah aspirasi
rakyat tersebut.
